DPRD Kota Bogor Berlakukan Semi Lockdown usai 2 Anggota Dewan Positif COVID-19

Sumber foto: wikipedia

Tangkas Domino - Setelah Balai Kota Bogor dinyatakan tutup, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor juga memberlakukan kebijakan semi lockdown.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan kebijakan ini diambil setelah dipastikan dua anggota DPRD Kota Bogor positif Covid-19.

Dua Anggota DPRD Kota Bogor Positif COVID-19

Atang mengatakan selain semilockdown, pihaknya juga akan menindaklanjuti kasus ini dengan tracing, tracking, dan testing.

"Kami tadi berunding dan mengambil langkah antisipatif dalam beberapa hari ke depan, yaitu dengan melakukan tracing, tracking, testing dan memberlakukan kebijakan semi lockdown kantor DPRD mulai Rabu, 23 Juni 2021 hingga Minggu, 27 Juni 2021," kata Atang.

Pembatasan aktivitas perkantoran sangat ketat

Atang menjelaskan, kebijakan tersebut berupa pembatasan yang sangat ketat terhadap aktivitas perkantoran. Diantaranya membatasi jumlah pegawai yang masuk kantor maksimal 25 persen.

“Pegawai yang diperbolehkan WFO (work from office) adalah pegawai yang harus menyelesaikan pekerjaan secara mendesak, dan tidak bisa ditunda, terutama yang terkait dengan kinerja dan pelayanan DPRD. Kalau bisa, jauh di bawah 25 persen," katanya.

Rapat via online

Untuk agenda rapat yang rencananya akan dilaksanakan di gedung DPRD Kota Bogor akan dilakukan secara online melalui Zoom meeting atau Google meet.

“Beberapa rapat di kantor DPRD seperti pembahasan Raperda oleh Pansus maupun AKD yang memang harus menyelesaikan target-target pembahasan, akan dilakukan secara online. Sedangkan untuk pengaduan maupun aspirasi masyarakat, masih akan diterima namun dengan prokes yang ketat dan jumlah terbatas,” kata Atang.

Lebih lanjut Atang menjelaskan, DPRD Kota Bogor juga akan melakukan tracing dan testing dengan menggelar tes swab PCR bagi anggota dan pegawai DPRD Kota Bogor yang kontak dekat dengan dua anggota DPRD yang terkonfirmasi positif virus corona.

“Semua kontak erat akan dilakukan uji swab untuk melakukan tindakan yang tepat selanjutnya. Selain itu sterilisasi dengan desinfeksi akan dilakukan reguler harian. Jadi, semua kebijakan tersebut diambil sebagai ikhtiar memperkecil penyebaran dan melakukan tindakan penanganan yang tepat, sekaligus tetap menjalankan fungsi peran dan kinerja DPRD,” kata Atang.