Wagub DKI Jakarta Buka Suara Terkait PPKM Darurat Jawa-Bali

Ilustrasi, sumber foto: SINDOnews

Tangkas Domino - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara terkait wacana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di pulau Jawa dan Bali. Menurut dia, tidak bijaksana untuk mengangkat isu tersebut terlebih dahulu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang ditunjuk sebagai koordinator PPKM Darurat ini.

"Jadi baru dibahas, besok akan didalami kembali nanti kita tunggu saja pengumuman dari pak Menko detilnya saya tidak bijak kalau menyampaikan mendahului nanti apa yang akan disampaikan oleh pak Menko. Prinsipnya perlu ada pengetatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, ya," ujar Riza di Balai Kota Jakarta Utara, Selasa (29/6/2021) malam.

Masih ada pembahasan tentang wacana ini

Selain PPKM darurat yang masih akan dibahas dan dikaji ulang, pertemuan masih akan dilakukan Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat.

Riza mengatakan prinsip itu memang perlu diperketat. Dikatakannya, Luhut dan jajarannya menilai perlu adanya peningkatan pengetatan dari sebelumnya.

"Detilnya saya tidak berani menyampaikan sekarang, mungkin besok sudah disampaikan," ujarnya.

Luhut akan memimpin PPKM Darurat untuk pulau Jawa dan Bali

Seperti diberitakan sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut memimpin kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali.

"Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," kata Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis, Selasa. (29/6/2021).

Saat ini sedang dirumuskan langkah-langkah pengetatan yang akan dilakukan. Pengumuman resmi juga akan dilakukan oleh pemerintah.

"Supermarket, mal dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yang dipersingkat dan prokes yang ketat," kata Jodi.

Beredar bocoran rencana PPKM Darurat

Usai rapat terbatas di Istana yang diketuai Presiden Joko Widodo, Selasa (29/6/2021), beredar bocoran rencana PPKM Darurat yang akan dilaksanakan pemerintah. Dari informasi yang diterima, PPKM Darurat rencananya akan dilaksanakan di zona merah, salah satunya DKI Jakarta dan ditetapkan selama dua minggu kedepan.

Dalam kebijakan ini, pemerintah dikabarkan memilih menutup total restoran dan mal. Begitu juga dengan perkantoran, pemerintah akan memberlakukan 100 persen work from home (WFH).

Selain itu, disebutkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan mengambil alih penanganan pandemi COVID-19 di Jawa dan Bali. Kemudian, wilayah di luar Jawa dan Bali akan dipegang oleh Menko Perekonomian dan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.

Terkait masalah ini, Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito hanya meminta masyarakat menunggu keterangan resmi dari pemerintah.

"Tunggu pengumuman pemerintah," kata Ganip saat dihubungi.